Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim bahwa peningkatan kontribusi dari Badan Manajemen Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan konsisten dengan perhitungan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Peningkatan tersebut memperhitungkan nilai premi dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hal ini, Suahasil berpendapat bahwa kenaikan biaya perawatan kesehatan BPJS tidak akan membebani masyarakat. “Apakah itu berat atau tidak, itu kembali ke membayar berapa banyak manfaat yang bisa didapat.” Apa yang kita dapat dari berpartisipasi dalam BPJS Kesehatan adalah perlindungan kesehatan penuh, “katanya pada hari Rabu di kompleks istana kepresidenan, Jakarta (30/10).

Suahasil kemudian membandingkan kenaikan biaya Kesehatan BPJS dengan biaya asuransi swasta. Dilihat dari segi manfaatnya, katanya, biaya asuransi swasta lebih mahal daripada BPJS Kesehatan. Karena itu Suahasil menganggap bahwa peningkatan tunjangan kesehatan BPJS adalah wajar. “Sekarang kami mencoba menghitung, ya, sama saja, jika Anda menggunakan asuransi swasta, Anda harus membayar berapa,” kata Suahasil.

Selain itu, ia mengatakan bahwa perhitungan kenaikan BPJS Kesehatan merupakan tindak lanjut dari hasil audit oleh Inspektorat Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan audit, ada berbagai dimensi yang menyebabkan defisit kesehatan BPJS, seperti tata kelola, data, hubungan dengan fasilitas kesehatan dan efisiensi. Dimensi yang berbeda, katanya, perlu ditingkatkan. “Tapi itu saja tidak dianggap cukup. Harus ada penyesuaian tugas, “kata Suahasil.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak kehilangan tangan atas masalah ini. Pemerintah, katanya, juga berkontribusi pada peningkatan tunjangan kesehatan BPJS. Ini dapat dilihat di pemerintah yang membantu para peserta untuk Penerima Bantuan Donasi (PBI), yang mempekerjakan sekitar 98 juta orang. “Dengan kurs baru kami menghitung, menganggarkan dan membayar dengan kurs itu,” katanya.

Peningkatan kontribusi asuransi kesehatan BPJS tercantum dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang asuransi kesehatan. Skema ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019. Kontribusi peserta independen di kelas 1 dan 2 meningkat dua kali lipat dari Rp. 80 ribu dan Rp. 55 ribu seharga Rp. 160 ribu dan Rp. Mengenai peserta kelas 3, lebih tinggi dari Rp. 25 ribu seharga Rp. 42 ribu Peningkatan kontribusi dari peserta independen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.